DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

JAKARTA,quickq加速器充值 DISWAY.ID- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjafudian memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan terbaru yang disebut mengembalikan ujian nasional (UN).
Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional.
"Kebijakan ini harus dibangun melalui dialog terbuka dengan para guru, siswa, orang tua, dan akademisi. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa kebijakan UN tidak hanya menjadi keputusan sepihak, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata dunia pendidikan," tutur Hetifah dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025.
BACA JUGA:Mendikdasmen: Ujian Nasional hanya untuk Sekolah Terakreditasi
Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan sistem penilaian yang lebih holistik.
"Penilaian tidak boleh hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga mencakup aspek perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara keseluruhan," tandasnya.
Ia pun mengingatkan kembali pada pengalaman sebelumnya, di mana UN kerap menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa, bahkan orang tua.
BACA JUGA:Bocoran Mendikdasmen! Ujian Nasional Bisa Digelar Kembali, Beda Sistem dengan Sebelumnya
Maka dari itu, lanjutnya, sangat penting untuk menyediakan program pendampingan dan pelatihan yang membantu siswa menghadapi UN tanpa rasa cemas berlebihan.
Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan UN harus relevan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional.
"Kami berharap bahwa UN dapat menjadi bagian dari visi pendidikan yang konsisten, bukan sekadar perubahan kebijakan yang mengikuti pergantian menteri," lanjutnya.
BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beri Sinyal Ujian Nasional Bakal Ada Lagi, Mulai Tahun Depan?
Di samping itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas UN dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
"Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan AN tanpa dasar yang jelas."
- 1
- 2
- »
相关文章
3 Cara Alami Mengatasi Osteoporosis, Lebih Bugar Tanpa Masalah Tulang
Daftar Isi Cara alami untuk mengatasi osteoporosis2025-06-05Inflasi hingga Upah Masih Naik, Jepang Mampu Tahan Dampak Tarif AS
Warta Ekonomi, Jakarta - Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda mengatakan bahwa ekonomi negaranya2025-06-05- Warta Ekonomi, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kembali mempersoalkan kinerja P2025-06-05
Gegara Dibantu Om Polisi, Anak Lahir Dinamakan Dirlantas Polda Metro Jaya
Warta Ekonomi, Jakarta - Eki Dini Monika (21), ibu rumah tangga di Cileduk, Jakarta Selatan, memberi2025-06-05Bagaimana Islam Memandang Donor ASI?
Jakarta, CNN Indonesia-- Donor air susu ibu (ASI) kerap jadi pilihan bagi ibuyang kesulitan mengelua2025-06-05Ini 4 Manfaat Makan Terong, Tapi Hati
Daftar Isi Manfaat makan terong2025-06-05
最新评论